uu 21 2007. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. uu 21 2007

22. 000. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. 21 TAHUN 2007 Oleh: Alfitra, SH. The law accomodate a number of penalties for the perpetrators of this crime, ranging from principal punishment, in the form of imprisonment and fine. 2, November 2011 akan kehilangan kekuatannya. Bidang usaha terbuka tersebut terdiri atas Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang. Legal Analysis. 1. com. asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pusat Data. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. Penerapan UU PTPPO diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, keadilan kepada korban dan menurunnya tingkat kejahatan perdagangan orang. Premium Stories. 21. Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2. 2007/NO. b. Selanjutnya dalam Neni Nuraeni & Dede Kania: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 | 135 DOI: dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang tidak sejalan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI DANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus. Undang-undang (UU) NO. Asni Astuti. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di. Link Terkait. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. T. Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. TENTANG. Nomor. UU_NO_12_2022. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Undang-Undang No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Legal Analysis. Adapun isi dari Pasal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : Pasal 13 ayat (1), “tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi. 42, TLN No. Bila dikaji melalui. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. ABSTRAK:. UU ini berisi. A. No 21 tahun 2007). Other resolutions: 146 × 240 pixels | 291 × 480 pixels | 466 × 768 pixels | 1,275 × 2,100 pixels. 25. Apabila anda ingin membantu mengembangkannya, lihat halaman bantuan dan pedoman gaya, atau beri komentar. 13/2006 Jo UU No. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pro. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dokumen ini juga. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk mengetahui perbuatan yang dilarang yang terdapat dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah undang-undang yang mengatur tentang aspek-aspek hukum, teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK. Mar 16, 2021 · Latar Belakang. perlindungan hak berorganisasi 8. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Plus Jakarta. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. Di dalam UU 21/2007 perbudakan merupakan salah satu bentuk ekploitasi manusia yang menjadi salah satu tujuan perdagangan orang (lihat Pasal 1 angka 1, dan angka 7). setneg. Undang-Undang No. 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Peringatan: citasi ini tidak selalu 100% akurat! Home;. Tahun. Perdagangan orang juga. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa: a. Hubungan Antar Peraturan. Akbar Dwi Putra. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 000,-(Empat puluh juta) dan paling banyak Rp. 21 Tahun 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG A. 000. Pemrakarsa. May 7, 2014 · Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang . TENTANG DATABASE PERATURAN. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. NOMOR 22 TAHUN 2007. Pasal 21 Perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib: a. Untuk mendukung upaya dan program pengembangan EBT, terdapat beberapa peraturan pelaksanaa yang. com. Jenis. 1. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG. Berikut pidana untuk pasal perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam UU 21/2007. Indonesia, Pemerintah Pusat. - Volume Gas dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm). Pusat. ketentuan umum 2. /2007”), Paragraf ke-1 - Bagian Umum. Regulatory. pada tahun 2007 telah lahir undang-undang No. U. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2007; UU Nomor 21 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 70 Tahun 2009; PP Nomor 79. Jenis/Bentuk Peraturan. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK NDI ONEASI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN NTIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK NIDONESAI, Menimbang: a. marketing@pajakku. Tanggal Ditetapkan. Hits : 166007. Baca juga: UU HPP Sudah Diundangkan sebagai. University Solutions. 25. UMUM : Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republi Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against PERATURAN TERKAIT. ID – Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Solusi. 129, TLN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 (UU/2008/21) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. TENTANG. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 (UU/2013/21) (2013) tentang. Ditjend PP - Kumham RI, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 (“UU No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. 2007. BAB I Ketentuan Umum. The law accomodate a number of penalties for the perpetrators of this crime, ranging from principal punishment, in the form of. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Pasal 21 (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda. LAW NUMBER 21 OF 2011 ON FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OFFICIAL). Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 41, LN. 13 Tahun 2006). Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh. pdf. Pelanggaran HAM Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara)”. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2008. The statue sanctions persons committing the crime and providing protection to witnesses and victims. BNPB. NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN NTIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK NIDONESAI, Menimbang: a. Presiden Republik Indonesia. keanggotaan 5. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008. Jan 2, 2023 · Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; UU No. UNDANG-UNDANG. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri. go. NOMOR 31 TAHUN 2007 . bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang- Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Apr 19, 2007 · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Status: Hanya untuk pelanggan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditetapkan: 19 April 2007 Berlaku: 19 April 2007 Sembunyikan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Apr 19, 2007 · Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946Tentang Peraturan Hukum Pidana Mengubah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946Tentang Peraturan Hukum Pidana Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : This law criminalizes the act of human trafficking and sets out minimum and maximum sentencing standards (up to 15 years) for its various permutations, such as in assisting or abetting such a crime. 211, TLN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. : a. 77. Undang-undang (UU) NO. Pasal 22 Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum. Kompasiana adalah platform blog. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU/2003/20). 4723, LL SETNEG : 34 HLM. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 1 (UU No. 4867, LL SETNEG : 36 HLM. Tahun. Pelindungan Data Pribadi - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022Nomor 21 Tahun 2007 dilakukan kepada anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga). 93; TLN 4744). UU Nomor 25 Tahun 2007. . 21, LN. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan. Di dalam penjelasan umum UU 21/2007 juga disebutkan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. undang-undang (uu) no. KETENTUAN UMUM 2. 504. 6141, LL SETNEG : 54 HLM. Document Management. 85, TLN NO. 3 2020 (rev). Memaparkan ketentuan mengenai asas dan tujuan penanaman modal yang diatur di. 1. Regulatory Compliance System. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on TheUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 (UU/2007/27) (2007)tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU 2007. a.